JAKARTA – Denny Sumargo turut menyoroti dinamika penegakan hukum dalam kasus kecelakaan kereta api KA Argo Bromo Anggrek. Densu melontarkan pandangan kritisnya terkait penetapan masinis sebagai tersangka tunggal yang terancam hukuman pidana penjara belasan tahun.
Densu menegaskan keputusannya bersuara murni didasari pada kejanggalan logika penanganan perkara, tanpa bermaksud memojokkan aparat kepolisian.
“Iya, aku tuh mengomentari karena lebih ke melihat belum nemu nalarnya sih. Itu aja, bukan pengin menyudutkan siapa pun. Aku yakin pihak kepolisian pasti sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu. Tapi tetap dong, kita ketika belum menemukan nalar kan kita bolehlah kemudian mempertanyakan, yang penting jangan sampai menuduh atau memprovokasi,” kata Denny Sumargo di Jakarta.
Ia menilai tidak adil jika seluruh beban hukum dilimpahkan kepada masinis seorang diri di tengah indikasi adanya kegagalan pada sistem operasional.
“Jadi lebih ke pertanyaan bahwa bagaimana bisa seseorang menjadi single tersangka, menanggung semua dengan kondisi di mana ada sistem yang error? Bagaimana nih menyelesaikan masalah ini?” tanyanya lugas.
Densu merujuk pada penanganan kecelakaan transportasi di mancanegara yang selalu dipelajari secara menyeluruh dari berbagai variabel penyebab. “Karena ada beberapa case yang sebenarnya juga sudah pernah terjadi di beberapa negara yang case itu akhirnya melihatnya tidak hanya kepada satu orang aja gitu loh,” ungkapnya membandingkan.
Baginya, potensi kelalaian individu memang perlu diselidiki, namun pengusutan terhadap kelemahan sistem transportasi juga wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Tapi dia melihatnya secara keseluruhan bahwa memang ada faktor, mungkin ada kelalaian, itu harus di-investigasi, diselidiki lebih jauh, tapi tidak bisa dilepaskan bahwa ketika ada sistem yang error, pertanggungjawabannya juga tetap ada, gitu,” tegas sang aktor.
Densu memandang rentetan peristiwa tabrakan tersebut sarat akan kejanggalan teknis akibat terputusnya jalur komunikasi antar-rangkaian kereta api.
“Menurut aku itu kasus yang unik. Sekarang enggak ada masinis atau orang yang pengin kecelakaan. Pada saat itu terjadi, itu kan awalnya ada kejadian kecelakaan di awal dulu, kemudian kereta yang belakangnya terhenti, komunikasinya agak error, akhirnya terjadi tabrakan,” urai Densu.
Di samping persoalan pidana sang masinis, Densu mengingatkan hak ganti rugi para korban dan keluarga yang berduka juga wajib dikawal hingga tuntas.
“Kedua, korban-korban keluarganya yang mengalami kecelakaan itu kan ganti ruginya juga harus dikawal. Karena kehilangan keluarga mereka dan nyawa yang mereka sayangi itu kan bukan perkara sederhana. Jadi buat aku itu kasus yang unik banget sih,” imbuhnya.
Mengenai ancaman pidana 12 tahun penjara yang membayangi masinis, Densu menilai sanksi tersebut teramat berat jika harus dipikul secara personal.
“Menurut aku ya hukumannya juga berat. 12 tahun tuh bukan hukuman yang gampang untuk dilewatin buat Pak Masinisnya bersama keluarganya,” tutur suami Olivia Allan tersebut.
Ingatannya pun melayang pada peristiwa kelam Tragedi Bintaro masa lampau yang menyisakan beban psikologis mendalam bagi seorang masinis.
“Dan ini sudah pernah ada satu catatan kejadian dulu, kan. Masinis yang beliau sudah meninggal dunia ya? Tragedi di Bintaro, tragedi di Bintaro. Jadi harapannya jangan sampai ada kejadian yang sama dengan eksekusi dan putusan yang akhirnya sama, yang tidak melihat dari secara keseluruhan,” kenang Densu.
Menutup keterangannya, Densu meminta investigasi mendalam dilakukan agar tidak ada pihak lemah yang dikorbankan demi menutupi kesalahan sistemik.
“Karena gua sama masyarakat sih sama POV-nya. Ketika ada sistem yang bermasalah, sistem itu harus kita evaluasi dan investigasi lebih jauh sehingga jangan sampai satu orang kesannya ya, kesannya dijadikan tumbal gitu,” pungkasnya tegas.
